Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Ada dua kategori Jabatan Fungsional Pustakawan, yaitu Jabatan Fungsional Ketrampilan dan Jabatan Fungsional Keahlian.

Persyaratan umum kategori JF Pustakawan Ketrampilan :

  • Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diloma II/Diploma III;
  • Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/b;
  • Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan paling singkat 2 (dua) tahun;
  • Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan;
  • Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Persyaratan umum kategori JF Pustakawan Keahlian :

  • Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
  • Pangkat apling rendah Penata Muda , golongan ruang III/a;
  • Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan paling singkat 2 (dua) tahun;
  • Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan;
  • Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan, Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan menjamin ketersediaan pustakawan yang kompeten dan profesional, pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI mengeluarkan Peraturan Perpusnas RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpassing.

Tata cara pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing antara lain :

  • PPK Pusat dan Daerah menginformasikan kepada seluruh PNS di lingkungan masing-masing perihal penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
  • PNS mengajukan surat permohonan penyesuaian/inpassing kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi;
  • Pimpinan Unit Kerja menyeleksi berkas administrasi PNS yang mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing;
  • Pimpinan Unit Kerja menetapkan daftar nama PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/inpassing;
  • Pimpinan Unit Kerja mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi kepada PPK Pusat dan PPK Daerah;
  • PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan verifikasi atas usulan dengan memperhatikan kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan, tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan, serta tingkat Pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan, serta masakerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit;
  • PPK Pusat dan PPK Daerah menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti uji kompetensi kepada Kepala Perpusnas;
    • Panitia uji kompetensi yang diangkat oleh Kaperpusnas melakukan uji kompetensi;
    • Panitia uji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kaperpusnas;
    • Kaperpusnas memberikan rekomendasi/persetujuan pengangkatan PNS dalam JF Pustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah;
    • PPK Pusat dan PPK Daerah menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam JF Pustakawan;
    • PPK Pusat dan PPK Daerah melaorkan hasil pengangkatan PNS dalam JF Pustakawan kepada Kaperpusnas;
    • Kaperpusnas melaporkan hasil pelaksanaan penyesuaian/inpassing JF Pustakawan kepada MENPAN RB dan Kepala BKN.

Berbagi