KOLEKSI BUKU TERBARU

Standar Perncanaan Irigasi

POLING

Menurut Anda, apakah tampilan web Perpustakaan ini perlu diperbaharui?
  • Perlu, tampilan kuno
  • Tidak Perlu, sudah bagus
 

Artikel

Permasalahan Seputar Pengelolaan Barang Milik Negara

Permasalahan Seputar Pengelolaan Barang Milik Negara
Dalam usia yang relatif muda, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah dituntut untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik dalam rangka penatausahaan, pengamanan, perkuatan, maupun pengamanan terhadap seluruh BMN yang cukup besar. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam usahanya banyak ditemui berbagai macam permasalahan seputar pengelolaan BMN.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 06/2006 tentang Pengelolaan Badan Milik Negara/Daerah, Permen Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, dan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.

Pada dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut, yaitu meletakkan landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan negara dan melakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. Selain itu, sejalan dengan kebijakan nasional, yaitu adanya otonomi daerah serta bergulirnya perubahan struktur kabinet yang memunculkan penghapusan suatu kementerian di satu sisi dan pendirian kementerian pada sisi yang lain, membawa implikasi berupa mutasi BMN.

Permasalahan lain terkait penatausahaan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah adanya perubahan nomenklatur terkait dengan kodefikasi barang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Di samping itu, tersebarnya aset serta beragamnya jenis aset yang mana satu satminkal dengan lainnya juga berbeda, sangat tergantung akan sifat tupoksi dari satminkal yang bersangkutan. Masalah lainnya adalah sumber daya manusia juga sangat beragam sedangkan standarisasi pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan BMN diperlukan SDM yang andal, di samping harus mengerti konsep dan filosofi BMN, baik pada saat inventarisasi pengamanan maupun pada saat memasukkan data ke dalam sistem perangkat lunak BMN.

Dalam interaksi pengelolaan BMN, selain melibatkan pihak internal juga diharuskan berkorelasi dengan pihak luar, antara lain dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Badan Pertanahan Negara RI (BPN RI), sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens. Selain itu, penyimpanan arsip/dokumen penting perlu diperhatikan, mengingat dalam penatausahaan BMN terdapat surat-surat penting, seperti sertifikat, berita acara serah terima, dan lainnya yang penting untuk pemanfaatan aset. Selanjutnya, terjadinya perubahan organisasi dan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum telah membawa konsekuensi terhadap penataan aset di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik yang menyangkut data secara fisik, keberadaannya, maupun permasalahan dalam pemanfaatan dan pemindahtanganan sehingga sulit untuk dilakukan pengelolaan BMN secara tertib dan akuntabel secara administrasi, teknis, dan hukum.

Permasalahan hukum yang ditemui terkait penatausahaan BMN yang berupa tanah adalah masih terdapatnya tanah Kementerian Pekerjaan Umum yang belum bersertifikat, sertifikat tanah Kementerian Pekerjaan Umum atas nama pihak lain, dan tanah Kementerian Pekerjaan Umum yang diokupasi pihak lain. Usaha-usaha yang ditempuh Kementerian Pekerjaan Umum adalah menyampaikan surat Setjen Nomor PL.07.03-Sj/347 tanggal 26 Juni 2008 kepada KPK untuk membantu penyelesaian sengketa tanah-tanah Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam hal pengamanan dan perkuatan hak atas tanah, masih banyak aset tanah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang belum bersertifikat. Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan langkah pengamanan sertifikat, yaitu berdasarkan surat Setjen Nomor TN.08.04-Mn/11 tanggal 12 Januari 2009 tentang penyimpanan sertifikat tanah pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara di mana penyimpanan sertifikat tanah asli pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dengan bukti penyimpanan berupa Berita Acara. Sampai dengan Januari 2011, total sertifikat yang telah disimpan di Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sebanyak 2.764 buah.

Ada juga permasalahan Barang Milik Negara yang memiliki masa hidup (life cycle) sudah habis atau tidak layak pakai atau penggunaannya dinilai sudah tidak efisien lagi. Penatausahaan Kementerian Pekerjaan Umum juga mengatur penghapusan BMN yang sudah tidak layak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, terdapat sanksi hukum yang diberlakukan terhadap penggunaan BMN tanpa prosedur yang berlaku, yakni setiap penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha menata aset secara akurat dan akuntabel memang memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran, mulai dari tingkat Satker sampai dengan tingkat Pengguna Barang Eselon I agar seluruh BMN dapat dipertanggungjawabkan, baik secara fisik maupun administrasi pelaporannya.

Untuk itu, perlu dilakukan usaha peningkatan Sumber Daya Manusia secara terus-menerus terhadap seluruh petugas terkait penatausahaan dan pengelola BMN, serta mengintensifkan pembelajaran para petugas BMN di tingkat Satker dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan BMN serta tercatat dan ditertibkannya seluruh aset Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/2007 tentang Tim Penertiban BMN.

Dengan diselenggarakannya kegiatan pengelolaan dan penatausahaan oleh Pusat Pengelolaan BMN, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengelola BMN secara tertib sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Berikan komentar anda mengenai informasi di atas

Sedang Mengirim ...
Nama Lengkap*
:
Email*
:
(email anda tidak akan ditampilkan)
Komentar*
:
(Max. 300 Karakter)
Kode Sekuriti*
:
Masukan kode XXXX pada kotak ini

Ada beberapa error pada formulir ini:

* harus diisi
 

Berikut beberapa komentar yang telah kami publikasikan

Toro Tomongo pada tanggal: 07/10/2013 20:08:01 WIB
Tolong diperhatikan permasalahan tanah di Jl. Letjen Sarbini RT.01/RW.01 Kp. Pangkalan Bambu, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi-Jawa Barat (Aset atau Bukan Aset Kementerian PU Direktorat SDA)

Kirim informasi ini ke email teman-teman anda

Sedang Mengirim ...
Nama Lengkap*
:
Email Anda*
:
Email Teman 1*
:
Email Teman 2
:
Email Teman 3
:
Catatan
:
Kode Sekuriti*
:
Masukan kode XXXX pada kotak ini

Ada beberapa error pada formulir ini:

* harus diisi