TAHUKAH ANDA

Pada awal Mei lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja ke NTT. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR berkesempatan untuk meninjau langsung lokasi yang rencananya akan dibangun Bendungan Napunggete, yang terletak di Desa Ilimedo Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Bendungan ini dibangun guna untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan tersebut. Menteri PUPR menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, setiap harinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sikka mendapatkannya dari sumur bor yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) setempat dengan menggunakan mesin pompa. “Bahkan di wilayah pedesaan, sebagian besar belum terjangkau oleh sistem perpipaan. Sehingga, masyarakat harus mengambil air langsung dari sumber air yang cukup jauh," ucapnya.

Pembangunan yang semula akan dikerjakan pada tahun 2017 mendatang, akan dipercepat pada Oktober 2016. Pembangunan ini merupakan salah satu program dari pemerintah untuk mewujudkan ketahanan air di NTT. Dengan tujuan, dimasa mendatang kawasan NTT tidak lagi mengalami kekeringan. Jika telah dibangun nanti, Bendungan Napunggete akan memberi manfaat bagi penyediaan air bersih/air minum untuk Kabupaten Sikka dengan debit 200 l/detik, penyediaan air irigasi bagi lahan pertanian seluas 230 Ha, pengembangan sektor pariwisata, serta tenaga listrik 1Mega Watt.

Bendungan ini rencananya akan membutuhkan lahan seluas 161,61 Ha dengan lebar puncak 6.00 meter, panjang puncak 560,97 meter, akan membutuhkan anggaran sebesar Rp800 miliar yang akan dialiri oleh sungai Napunggete.
Sementara itu Bupati Sikka, Paulus Nong Susar mengatakan, pembangunan Bendungan Napunggete yang ada di Kecamatan Waiblama, khususnya desa Ilimedo dan Werang diharapkan segera dikerjakan. "Tentunya agar dapat menjawab persoalan krisis air bersih yang ada di Kabupaten Sikka, NTT," harapnya.

Saat ini, Kementerian PUPR juga tengah melakukan pembangunan Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklod di Provinsi NTT. Bendungan Raknamo nantinya akan mampu menampung air 14,09 juta m3 dan memberi manfaat bagi pengairan irigasi seluas 1.250 Ha, air baku 0,50 m3/det dan listrik 2,43 Megawatt. Sementara Bendungan Rotiklod akan menampung air sebanyak 2.39 Juta m³ dan memberi manfaat bagi pengairan irigasi seluas 510 Ha, mereduksi banjir 500 m3/det, penyediaan air baku 0.03 m3/det, dan pembangkit listrik 0.15 Megawatt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Mudjiadi mengatakan, untuk membangun bendungan yang aman dan efesien diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dengan itu, dalam hal ini penguasaan teknologi sangat diharapkan.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, mencapai 3.221 miliar meter kubik per tahun. Namun yang termanfaatkan hanya sekitar 691 miliar meter kubik per tahun. Ditambah lagi, yang terjadi adalah tidak meratanya pendistribusian air, seperti pendistribusian wilayah barat lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur.

Untuk itu, diperlukan pembangunan bendungan di seluruh wilayah di Indonesia, agar ketersediaan air yang berasal dari hujan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian, air minum dan pembangkit energi, khususnya energi listrik. “Saya berharap, agar SDM ahli bendungan semakin bertambah dan dapat bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Agar dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keahlian bendungan, serta untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan bendungan,” tutur Mudjiadi.

Menurut Direktur Sungai dan Pantai, Hari Suprayogi, sampai dengan Mei 2016, jumlah pemegang sertifikat keahlian bendungan besar adalah 502 orang yang terdiri dari 237 ahli muda, 199 ahli madya dan 66 ahli utama. Kemudian di luar jumlah tersebut, masih terdapat 46 ahli pemula dan yang masih dalam proses sertifikasi sebanyak 77 orang. Hari Suprayogi yang juga Ketua Umum KNI BB (Komite Eksekutif Komite Nasional Indonesia-Bendungan Besar) menjelaskan, salah satu program kerja KNI BB yang penting untuk diteruskan dan ditingkatkan adalah sertifikasi keahlian bendungan besar dengan menyelenggarakan sosialisasi, pembekalan sertifikasi dan percepatan penerbitan sertifikasi keahlian. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan pelayanan KNI BB, dalam rangka pembentukan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada bidang pembangunan dan pengelolaan bendungan besar di Indonesia.(Rizki)

Geliat pembangunan di kawasan Indonesia Timur makin terasa gaungnya. Seperti yang terjadi pada awal April lalu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Maluku, Said Asega, meresmikan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku. Jembatan yang membentang sepanjang 1.140 meter ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur saat ini.

Dalam sambutannya Presiden mengingatkan di era globalisasi seperti saat ini perubahan terjadi sangat cepat. Ada tiga hal yang harus segera dilakukan yaitu deregulasi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Menurutnya, diperlukan deregulasi untuk mempercepat proses pembangunan, karena saat ini regulasi jutru menghambat perekonomian.
Sementara itu Gubernur Maluku, Said Asegaf dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jembatan Merah Putih merupakan icon kebanggaan masyarakat Ambon dan juga sebagai solusi dalam pengembangan wilayah Kota Ambon. “Bapak presiden sangat memperhatikan kawasan timur Indonesia, semoga hal ini menjadi motivasi bagi kami di wilayah timur,” ujarnya.

Jembatan Merah Putih menggunakan sistem beruji kabel atau cable stayed, dengan jarak antar pilon sepanjang 150 meter. Secara teknis, jembatan ini memiliki panjang 1.140 meter yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu jembatan pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi Desa Galala sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter yang merupakan tipe jembatan khusus.
Menteri Basuki mengatakan bahwa proses pembangunan Jembatan Merah Putih yang telah dimulai sejak 17 Juli 2011 sempat beberapa kali tertunda karena adanya gempa, namun ternyata masih bisa diteruskan. "Alhamdulillah sudah selesai dan bisa diresmikan Bapak Presiden. Kita tahu dalam perjalanannya, sempat beberapa kali tertunda, termasuk yang terakhir karena adanya gempa ternyata masih bisa diteruskan," tutur Menteri Basuki.

Jembatan Merah Putih yang membentang di Teluk Dalam Pulau Ambon menghubungkan Desa Poka-Rumah Tiga, Kecamatan Sirimau pada sisi utara dan Desa Hative Kecil/Galala, dan Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Selain itu, jembatan ini sekaligus untuk menunjang pengembangan fungsi kawasan Teluk Ambon sesuai dengan Tata Ruang Kota Ambon, dimana Desa Poka-Rumah Tiga sebagai kawasan pendidikan dan Durian Patah-Telaga Kodok sebagai kawasan Permukiman, serta menunjang sistem jaringan jalan yang telah ada khususnya pada Jazirah Leihitu.

Dibangunnya jembatan ini diharapkan dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kota Ambon menuju Bandara Internasional Pattimura dan sebaliknya. Sehingga biaya operasional kendaraan dapat berkurang. Sebelum adanya Jembatan Merah Putih ini, Jarak Bandara Internasional Pattimura ke Kota Ambon yang berkisar 35 km harus ditempuh selama 60 menit dengan memutari Teluk Ambon. Alternatif lain adalah dengan menggunakan kapal feri antara Desa Poka-Rumah Tiga menuju Galala ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit, dimana hal tersebut belum termasuk waktu anteri.

Betapa gembiranya masyarakat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) memiliki wali kota yang berhasil membawa kotanya meraih empat penghargaan sekaligus di bidang lingkungan hidup tahun ini, yaitu penghargaan Pembina Kalpataru, Piala Adipura, Piala Studi Lingkungan Hidup, dan Piala Adiwiyata.

“Citra Payakumbuh semakin bersinar dan itu perlu terus dijaga dan lebih maju serta dikembangkan,” kata Yulvian Azrial, budayawan setempat ketika mengomentari kemajuan kotanya. Hal senada juga diungkapkan sejumlah masyarakat Kota Payakumbuh terhadap prestasi kota yang membanggakan itu.

Apa yang menjadi kunci suksesnya? Ternyata dambaan masyarakat itu dapat “ditangkap” dengan bijak oleh Josrizal Zain dan Benny Muchtar selaku wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh, yakni dengan musyawarah dan kerja keras. “Dalam setiap program kerja, arah kita adalah mengembangkan ekonomi warga kota dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat di delapan nagari dan 73 jorong secara gotong royong,” ujar Josrizal.
Salah satu strategi ke arah itu adalah memperhatikan gagasan-gagasan yang bernas dari berbagai lapisan masyarakat yang diformulasikan dalam bentuk cita-cita bersama, yaitu menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota agroindustri, kota perdagangan, dan kota wisata budaya. Menurutnya, kota akan berkembang pesat apabila warganya terdiri atas usahawan yang gigih, kreatif, yang didukung oleh warga kotanya yang tangguh, serta karyawan yang produktif. Sedangkan pemkot sendiri akan menempati kedudukannya sebagai fasilitator yang cerdas.

Hasil nyata dari kebijakan itu adalah tersedianya beberapa fasilitas sarana perkotaan yang kian meningkat, seperti di bidang usaha jasa, tempat usaha (pasar dan pertokoan), kawasan industri, pelayanan air bersih, sanitasi lingkungan, normalisasi sungai, drainase kota, taman kota serta ruang terbuka hijau (RTH) telah terbangun sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
Infrastruktur jalan dan jembatan juga terus dibangun dan ditingkatkan kondisinya, seperti jalan lingkar luar utara (10,45 km) dan selatan (15,34 km) yang disebut dengan Payakumbuh Bypass. Prasarana jalan itu mampu menunjang pengembangan ekonomi warga, selain mengalihkan kepadatan lalu lintas dalam kota.

Sanitasi

Kota ini juga dianggap berhasil dan berprestsi dalam bidang pengelolaan sanitasi lingkungan, utamanya di sektor pelayanan air bersih, persampahan, dan pengolahan limbah. Hal ini diakui Samsidar (30), warga Kelurahan Koto Baru, Payakumbuh Timur. Ia merasa senang setelah tersedia fasilitas jamban keluarga.
Ketika ditanya mengapa baru saat ini mau membuat WC, ia tertawa kecil sambil malu-malu. “Saya tak mau tersiksa lagi. Apalagi saya punya bayi, kini semakin repot kalau malam-malam harus ke sungai. Saya bisa saja menahan, tapi anak kecil ‘kan tidak bisa. Ya sudah, bikin WC saja,” ujarnya. Walau terbiasa buang hajat di sungai, kebun, jamban liar, kolam atau semak belukar, lama-lama Samsidar dan segenap warga merasa risi juga. Apalagi jika ia dan tetangga berpas-pasan di jalan. “Kalau sudah begitu, kepala cepat-cepat merunduk,” ucapnya menahan geli.

Oleh karena kebiasaan bertahun-tahun buang air besar sembarangan (BABS) dan warga tak menyadari perilaku itu mengundang penyakit diare, cacingan, hingga disentri. Malahan hal itu sudah dianggap biasa oleh mereka. Dulu mungkin warga bisa beralasan susah air bersih, tetapi sekarang tak lagi begitu karena pipa air bersih mulai masuk kampung mereka. Bahkan kini mulai diperkenalkan Program Air Minum Prima atau air minum yang dapat langsung diminum dari keran, tanpa harus dimasak terlebih dahulu.
Josrizal mengakui pertumbuhan penduduk Kota Payakumbuh yang begitu cepat memberikan dampak serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan bijak dan tepat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan.Diakuinya, membangun sanitasi lingkungan berarti membangun kesadaran masyarakat dan hal itu bukanlah perkara gampang karena menyangkut pola pikir, perilaku, serta kebiasaan masyarakat. Bukan soal wilayahnya yang terpencil, tetapi soal cara berpikir. Kendala lain menyangkut peraturan perundang-undangan, peran serta masyarakat, pembiayaan, institusi, serta aspek teknis teknologis lainnya.
Kini mayoritas masyarakat mulai sadar bahwa masalah sanitasi lingkungan sangatlah penting. Air bersih, sampah, drainase, limbah, dan jamban memang harus ada dan harus dikelola dengan baik, apalagi pemkot memberikan bantuan fasilitas secara penuh. Semua upaya yang dilakukan selama ini antara lain ditujukan untuk menciptakan Kota Payakumbuh sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Tujuan Wisata

Ke depan Payakumbuh semakin menjanjikan sebagai tempat tujuan wisata dan usaha. Letaknya yang strategis dilalui rute antara Bukittinggi dan Pekanbaru, sementara jarak antara Payakumbuh- Bukittinggi sepanjang 30 km akan mampu menampung wisatawan dari Pekanbaru dan Sumbar. Dampak lainnya, kegiatan perdagangan, perhotelan, restoran dan usaha jasa lainnya tentu akan lebih cepat berkembang. “Sebagai pintu gerbang wilayah timur Sumbar, kota ini diprediksi akan semakin ramai manakala Jembatan Kelok Sembilan (K9) yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) II Padang rampung dikerjakan akhir tahun 2012,” kata Kepala Pelaksanaan BBJN II Padang, Yusdhi Syukri kepada KIPRAH.
Alasannya, kawasan ini memiliki objek wisata yang menjanjikan. Kawasan sekeliling K9 misalnya, yang sebelumnya merupakan hutan lindung dirancang sebagai hutan wisata suaka alam. Zona penyangga yang diperuntukkan bagi wisatawan, yakni 2 km ke arah Pekanbaru, dan 2 km ke arah Payakumbuh. Keberadaan jembatan ini sangat penting untuk mengakomodasi pertumbuhan akses jalan strategis Padang-Dumai atau Bukittinggi-Pekanbaru terkait pergerakan arus barang dan jasa di wilayah itu. Jembatan ini dapat ditempuh dari Padang (147 km), Bukittinggi (55 km), dan Payakumbuh (23 km) ke arah Pekanbaru.

Moda transportasi darat di Indonesia menanggung beban terlalu tinggi akibat masih mendominasinya arus pergerakan barang dan penumpang di Indonesia pada jalan raya. Di Indonesia, lebih dari 90% transportasi menggunakan jalan raya, lebih tinggi dibanding negara-negara regional yang hanya 70-80%. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menjadi salah satu panelis dalam Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur Transportasi untuk Mensejahterakan Rakyat di Jakarta beberapa waktu lalu. Kondisi ini terlihat dari kepadatan arus kendaraan di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura), mulai dari kendaraan pribadi hingga angkutan barang.
Truk-truk pengangkut hasil industri dari Cilegon, Banten, ke Surabaya, Jawa Timur, misalnya, lebih memilih jalur Pantura ketimbang jalur lainnya. Inilah faktor utama beban Pantura menjadi overload saat ini. Dengan kata lain, tingginya beban jalur transportasi darat ini berakibat mengurangi umur jalan dari yang seharusnya.

Berdasarkan riset akademisi, damage factor (faktor kerusakan jalan) di Indonesia lima kali lipat dibanding umur produksi yang direncanakan Kementerian PU. Ini artinya, meski kontrak pengerjaan mengatakan umur jalan dilihat dari kualitas diperkirakan 10 tahun, realisasinya lima kali lebih cepat dari itu. Atas dasar kondisi tersebut, perlu kiranya langkah cepat pengalihan moda angkutan barang agar beban jalan raya dapat berkurang, salah satunya adalah dengan kereta api super cepat.
Perkembangan teknologi kereta cepat dewasa ini cukup pesat dan bukan lagi menjadi teknologi yang eksklusif, sebagaimana ditunjukkan oleh bertambahnya negara-negara yang telah lebih dahulu menggunakan kereta api super cepat sebagai pilihan moda andalan. Kereta api super cepat yang dari dulu hanya bisa kita impikan, ternyata kini hampir mendekati kenyataan. Salah satu jaringan dan layanan kereta api super cepat yang akan segera direalisasikan adalah pengembangan kereta api super cepat yang menghubungkan Jakarta-Surabaya.

Pemerintah berencana akan membangun kereta super cepat yang dinamai Argo Cahaya, di mana kereta yang sekelas dengan kereta Shinkansen di Jepang ini, diperkirakan bernilai Rp. 180 triliun dan kemungkinan direalisasikan pada 2014 yakni pasca selesainya proyek jalur ganda kereta lintas Utara Jawa. Studi kelayakan usaha sejak 2008 telah dilakukan bersama pihak Jepang. Rencananya kereta ini akan melayani rute Jakarta-Surabaya sepanjang 685 kilo meter (km) dengan waktu tempuh hanya 2 jam 53 menit. Rencananya,kereta super cepat ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal mencapai 300 km/jam atau rata-rata 250 km/jam, bandingkan dengan kereta Argo Bromo misalnya yang sudah ada saat ini hanya 90 km/ jam. Rangkaian akan digerakkan listrik, rencananya satu rangkaian terdiri dari 8 hingga 12 gerbong yang akan mampu mengangkut 600 penumpang.

Wacana ini mencuat dalam Seminar Nasional Perkeretaapian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono (www.ui.co.id, 27 Januari 2012). Jika hal ini sampai terwujud maka bertambah lagi pilihan moda transportasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Pulau Jawa. Hal ini menjadikan kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang pantas dilirik.
Pasalnya dalam kondisi kesulitan BBM saat ini, angkutan kereta api memiliki sejumlah kelebihan dibanding moda angkutan lain, seperti mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, serta memiliki rasio konsumsi BBM per unit satuan angkutan yang amat rendah.

Mari kita ambil perbandingan pilihan penggunaan moda antara kendaraan pribadi, kereta api, dan pesawat terbang untuk menempuh perjalanan Jakarta-Surabaya dengan jarak sejauh 685 km dilihat dari segi :

a. Penggunaan Bahan Bakar

Dari segi penggunaan bahan bakar dan dampak polusi yang dihasilkan, apabila kita menggunakan kendaraan pribadi, kita asumsikan 1 liter bahan bakar untuk berjalan setiap 10 km, maka dengan perhitungan sederhana, untuk menempuh perjalanan Jakarta-Surabaya diperlukan 68,5 liter bahan bakar bensin. Dari hasil pembakaran 68,5 liter bensin tersebut, sesuai dengan hasil penelitian dari Defra (Department for Environment Food and Rural Affairs,UK) pada tahun 2011 bahwa setiap pembakaran 1 liter bensin akan menghasilkan gas emisi CO2 sejumlah 2,33 Kg/liter sehingga dengan perhitungan sederhana perjalanan satu kendaraan dari Jakarta ke Surabaya akan menghasilkan gas emisi CO2 sebanyak 0,16 Ton.

Untuk pesawat terbang, rute penerbangan Jakarta Surabaya ditempuh dengan jarak 1.306 km akan menghasilkan gas emisi CO2 sejumlah 0,24 Ton (Lilik Slamet S, LAPAN, 2010). Sedangkan untuk kereta Argo Cahaya yang rencananya akan menggunakan tenaga listrik, tentunya praktis hampir tidak ada polusi yang dihasilkan.

b. Waktu Tempuh

Dari segi waktu tempuh, kendaraan pribadi dapat menempuh Jakarta-Surabaya selama rata-rata 12 hingga 15 jam (hal ini tentunya tergantung dari banyak tidaknya hambatan yang ditemui di jalan). Pesawat udara memerlukan waktu 1 jam 20 menit.
Sedangkan kereta Argo Cahaya Jakarta-Surabaya dapat ditempuh selama 2 jam 53 menit. Di sini mungkin terlihat waktu tempuh pesawat terlihat lebih cepat. Namun di sisi lain perlu diperhitungkan jarak tempuh menuju bandara udara yang notabene terletak di pinggir kota yang pada jam-jam sibuk akan dihadang dengan kemacetan yang sangat parah. Belum lagi risiko tertinggal pesawat, antrean untuk masuk ke bandara hingga antrian penumpang untuk boarding. Kondisi tersebut terlebih dapat kita lihat di Bandara Sokarno Hatta yang semakin hari semakin padat saja.

c. Kapasitas Angkut

Dari segi kapasitas angkut, penggunaan kendaraan pribadi jelas sangat terbatas (rata-rata 4 hingga 10 penumpang per kendaraan) sehingga diperlukan 60 mobil untuk mengangkut 60 penumpang. Pesawat udara mempunyai kapasitas angkut antara 150 hingga 200 penumpang sehingga memerlukan tiga kali penerbangan untuk mengangkut 600 penumpang. Dengan kereta Argo Cahaya sekali jalan dapat mengangkut 600 penumpang.
Keunggulan tersebut masih ditambah dengan kapasitas angkut barang angkutan KA yang juga jauh lebih unggul. KA misalnya dapat mengangkut barang hingga 2.000 ton. Sementara truk untuk mengangkut barang 2.000 ton diperlukan 400 truk. Dengan kata lain, keberadaan kereta ini akan dapat mengurangi 400 truk sehingga beban lalu lintas di jalan raya akan berkurang. Kemacetan juga akan sangat berkurang dan tentunya ini akan mengurangi tingkat kerusakan jalan sehingga biaya pemeliharaan yang dibutuhkan akan semakin berkurang dan umur rencana jalan akan dapat terpenuhi. Yang jelas, dengan naik kereta api Argo Cahaya ini, sangatlah signifikan kita bisa membantu mengurangi polusi udara.
Tentunya masing-masing moda angkutan yang ada mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Mari kita tunggu kehadiran si-“Argo Cahaya” dan pilihan ada di tangan Anda, ingin tetap menggunakan pesawat udara, kendaraan umum ataupun pribadi, atau duduk santai menikmati perjalanan kereta super cepat Argo Cahaya ditemani secangkir kopi hangat. Jika dulu ada nyanyian “Naik kereta api, tuut... tuut... tuut...” mungkin nanti dengan Argo Cahaya akan diganti liriknya menjadi “Naik kereta angin, wess... ewess... ewess...”

Para generasi muda saat ini yang cenderung berkutat dengan berbagai teknologi terkini mungkin jarang sekali yang tahu dan paham mengenai Subak atau irigasi. Karena itulah perlu adanya usaha untuk melestarikan teknologi dan budaya lokal tersebut, apalagi jika hal tersebut bermanfaat untuk memajukan perekonomian lokal. Sepertinya itulah yang menjadi tujuan didirikannya Museum Subak di Bali yang diresmikan pada 1981 oleh Gubernur Bali di era itu, Ida Bagus Mantra.
Subak adalah sistem pengelolaan pendistribusian aliran irigasi pertanian khas masyarakat Bali. Sistem ini sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu dan terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat Bali. Melalui sistem subak, para petani mendapatkan jatah air sesuai ketentuan yang diputuskan dalam musyawarah warga.

Secara filosofis, keberadaan subak merupakan implementasi dari konsep “tri hita karana”, yang bila diartikan adalah tiga penyebab kebahagiaan (Tuhan, manusia dan alam). Tri hita karana merupakan konsep mengenai hubungan yang harmonis antara manusia dengan tuhan, manusia dengan alam, dan antar manusia. Jadi dengan kata lain, kegiatan di dalam subak tidak selalu mengenai pertanian, tapi juga mencakup interaksi sosial antar warga dan ritual keagamaan untuk kesuksesan dalam bertani.
Bila kita meniti sejarahnya, museum ini digagas oleh seorang pakar adat dan agama yang begitu dihormati dan disegani oleh masyarakat sekitar bernama I Gusti Ketut Kaler. Alasan ia menggagas pendirian Museum Subak ialah supaya warisan leluhur budaya sejak abad ke-11 ini tetap terpelihara. Akhirnya upaya kerasnya itu terwujud dengan diberi nama Cagar Budaya Museum Subak.

Museum Subak merupakan satu-satunya museum yang mengetengahkan hal-ihwal pertanian di Bali. Di museum ini dipamerkan miniatur subak lengkap dengan gambar-gambar proses pembuatannya, seperti tahapan menemukan sumber mata air, proses pembuatan terowongan air, pembangunan bendungan, dan pembuatan saluran penghubung yang akan digunakan mengalirkan air ke sawah-sawah penduduk. Museum Subak juga memiliki data audio visual mengenai proses budidaya padi mulai dari musyawarah anggota subak, kesepakatan pengaturan air, hingga ritual keagamaan untuk memohon kesuksesan panen. Museum ini terdiri dari bangunan terbuka dan tertutup. Bangunan tertutup museum terdiri dari stan pameran yang menampilkan benda-benda yang berhubungan dengan pekerjaan petani serta audio visual yang memperlihatkan aktivitas-aktivitas Subak dalam menangani manajemen irigasi. Sementara itu, bangunan terbuka museum merupakan visualisasi dari penggambaran Subak dalam bentuk miniatur. Miniatur tersebut terdiri dari sebuah kolam sebagai tempat relokasi irigasi, sebuah saluran untuk mengalirkan air dari kolam ke relokasi air. Benda-benda atau peralatan petani juga dipajang di dalam gedung pameran tersebut, di antaranya alat-alat kegiatan pertanian.

Di sini pengunjung dapat melihat alat-alat pertanian tradisional Bali, seperti alat pemotong dan penumbuk padi, alat pembajak sawah, serta alat untuk membetulkan saluran irigasi. Selain itu miniatur dapur tradisional dilengkapi dengan tata ruang serta perabot untuk memasak nasi. Pengunjung juga dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai pertanian dengan mengunjungi fasilitas perpustakaannya. Koleksi di perpustakaan ini cukup lengkap, mulai dari berbagai kajian lintas disiplin mengenai sistem subak sampai masalah-masalah pertanian secara umum.
Museum Subak memang sudah sepatutnya dilestarikan karena menyimpan banyak aset budaya yang sungguh tak ternilai harganya. Karena itulah, sudah sewajarnya pula jika eksistensi dan keberadaan museum ini dijaga dan dilestarikan dengan segenap kemampuan supaya tak mengalami kepunahan sebab bisa dikatakan bahwa museum ini merupakan representasi sistem pertanian masyarakat Bali.

Penting untuk dicatat bahwa kekhususan dari subak adalah kegiatan ritualnya dan itulah yang membedakannya dengan sistem irigasi lain di Indonesia bahkan dunia. Beberapa upacara dilaksanakan oleh subak, mulai dari persiapan lahan sampai panen. Subak yang merupakan organisasi otonom yang mengelola daerah irigasi atau sawah tertentu, mendapatkan air irigasi dari sumber tertentu, dan bertanggung jawab untuk satu kuil subak. Sampai sekarang, subak digunakan oleh pemerintah untuk kegiatan pembangunan pertanian, yaitu pada intensifikasi padi, pengembangan koperasi.
Museum Subak berada di Desa Sanggulan, Tabanan yang berjarak sekitar 20 kilometer sebelah barat Kota Denpasar. Lokasi museum ini sangat strategis dan dekat dengan tempat-tempat wisata lainnya di wilayah tersebut. Anda dapat mengunjungi Museum Subak setiap hari kecuali Minggu. Museum ini buka pukul 07.30-18.30. Bagi yang sering berwisata ke Bali, kiranya Museum Subak perlu ditambahkan di dalam rencana perjalanan Anda.

Saat ini, sekitar 2,5 persen timbunan sampah Jakarta di buang ke dalam Sungai Ciliwung setiap harinya dan dinilai sebagai penyebab utama banjir di Jakarta. Gerakan Ciliwung bersih harus terus digiatkan kalau tidak ingin Ibu Kota ini tertimbun sampah di kemudian hari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2007, limbah rumah tangga yang menjadi beban Ciliwung jumlahnya mencapai 338 ribu ton per tahun. Dari seluruh sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat, yakni sebanyak 76%, berasal dari berbagai daerah permukiman di wilayah DKI Jakarta. Hal itu menjadi salah satu latar belakang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mendukung Gerakan Ciliwung Bersih dengan membangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di enam lokasi dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) sebanyak 7 lokasi.

Jumlah tersebut masih tergolong kurang dari target TPST sebanyak 39 lokasi dan sanimas 8 lokasi. "Saya mengundang para mitra swasta untuk berpartisipasi secara aktif dalam program penataan sampah dan air limbah di kawasan Ciliwung, berupa pembangunan TPS 3R dan sanimas," ujar Menteri PU, Djoko Kirmanto dalam sambutannya di acara Gerakan Ciliwung Bersih, Jakarta (18/2). Djoko menjelaskan bahwa pembangunan TPST 3R akan berupa pengolahan sampah yang selain dapat menghasilkan material daur ulang dan kompos, juga dapat menghasilkan gas metan untuk dimanfaatakan oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif. Sedangkan pembangunan sanimas melalui pembangunan MCK dapat menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk memasak. Berdasarkan pada target Millenium Development Goals (MDGs), sampai saat ini akses terhadap sanitasi baru mencapai 51%. Padahal, pada tahun 2015 harus mencapai 62%. Kepedulian pemerintah pada bidang sanitasi berada pada titik tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan APBN menjadi Rp14,2 triliun hingga 2014. Namun jumlah tersebut masih belum mampu untuk membiayai peta kebutuhan peningkatan infrastruktur bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. "Skema pembiayaan yang bersumber dari nonpemerintah perlu kita kembangkan termasuk kerja sama dengan negara-negara pendonor, swasta (baik dalam bentuk investasi maupun dana Corporate Social Responsibility). Baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk mendorong masyarakat dalam perubahan perilakunya," tegas Djoko.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Cipta Karya, PU Budi Yuwono bertutur, "kami sediakan dua TPST di tiap lokasi dengan nilai masing-masing sekitar Rp 1 miliar. Program ini ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha, bank untuk memberikan investasi, kita beri contoh dan bantu dengan menjadi fasilitator." Sungai Ciliwung memiliki panjang kurang lebih 130 meter dari hulu sampai muara. Di sepanjang sungai ini terdapat 41 kelurahan dengan jumlah penduduk yang tinggal di pinggir sungai sebanyak 272.000 jiwa. Saat puncak musim hujan tiba dan debit air sungai mencapai maksimal, sampah buangan yang semula berada di bantaran sungai, ikut hanyut. Selain itu, berdasarkan hasil pengkajian kualitas air Sungai Ciliwung menunjukkan bahwa masih banyak pembuangan limbah dan sampah minimal di 45 titiik tersebar di 15 kelurahan dengan volume sampah yang dibuang ke sungai mencapai 360 m3 /hari. Oleh karenanya, penting dilakukan program TPST 3R dan Sanimas untuk menangani air limbah. Saat ini sudah ada 22 kelurahan dari 41 kelurahan yang berminat mendapatkan program tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menuturkan pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup membangun dua instalasi air limbah sebagai percontohan dan upaya tidak membiarkan air limbah begitu saja masuk mencemari badan air sungai. "Ini nantinya akan menjadi standar di waktu yang akan datang," ujarnya. Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) dilakukan oleh PT BNI Persero Tbk bersama pemerintah pusat, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup serta pemerintah provinsi DKI untuk merevitalisasi Sungai Ciliwung. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya dan Ketua GCB, Erna Witoelar. Di akhir acara Djoko mengajak seluruh masyarakat khususnya warga jakarta untuk mencintai Sungai Ciliwung dengan tidak membuang sampah sembarangan.